SIAGA-FM – Pemerintah Indonesia mengambil langkah yang lebih serius dalam upaya menangani kejadian bencana hidrometeorologi kering, khususnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau dan sejumlah wilayah lain di tanah air yang selalu membayangi tiap musim kemarau tiba.
Pada 2025, melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 dan Kepmenkopolkam No. 29 Tahun 2025, pemerintah pusat telah membagi kewenangan tugas Kementerian/Lembaga (K/L) dalam penanganan karhutla. Dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menjadi unsur utama yang akan mengemban amanah khusus dari Presiden Prabowo Subianto.
Dalam Rapat Koordinasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di gedung pendopo kediaman Gubernur Riau, yang dihadiri oleh Gubernur Riau Abdul Wahid beserta jajaran forkopimda Riau, Kota Pekanbaru, Senin (28/4/2035), Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan bahwa BNPB memiliki tugas empat tugas penting.
Adapun empat tanggung jawab BNPB yang diberikan Presiden Prabowo Subianto tersebut meliputi memberikan dukungan pendampingan penanggulangan karhutla, fungsi komando untuk pengerahan sumber daya penanggulangan karhutla, kolaborasi kegiatan peningkatan sosial ekonomi masyarakat hingga memberikan dukungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk penyelesaian tumpang tindih peraturan.
Kemudian untuk KemenPolkam memiliki tanggung jawab atas tertibnya pelaksanaan tugas-tugas keanggotaan ‘Desk Karhutla’ berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh ketua pengarah dan pengendali.
"Tahun ini 2025 pemerintah pusat sangat serius, melalui Kementerian Politik dan Keamanan sudah dibentuk desk penanganan kebakaran hutan dan lahan,” jelas Suharyanto.
Memasuki musim kemarau 2025 yang berpotensi menjadi pemicu bencana hidrometeorologi kering, BNPB sebagai leading sektor penanggulangan bencana skala nasional, bersama Kemenko Polkam akan menggunakan langkah-langkah strategis.
Hal ini melibatkan lebih banyak unsur yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, unsur lembaga, dunia usaha, komunitas hingga pakar dan ahli kebencanaan termasuk peran media massa.
Di samping itu, pengerahan peralatan penunjang penanganan karhutla dan pengoptimalan teknologi juga menjadi pendukung dalam memerangi karhutla.
Rencananya, pada Selasa (29/4/2025), Pemerintah Indonesia akan menggelar Apel Gelar Pasukan dan Peralatan Kesiapsiagaan Penanganan Kahurtla Nasional dengan menghadirkan 28 unsur K/L termasuk jajaran forkopimda di Kota Pekanbaru, Riau.
Agenda tersebut dilakukan guna memastikan bahwa sarana prasarana termasuk sumber daya manusia telah siap menghadapi potensi bencana karhutla mulai awal musim kemarau yang diprediksi akan mulai berlangsung pada akhir bulan April hingga awal bulan Mei tahun ini.(infopublik)
.gif)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar