Peneliti TII: Kesiapsiagaan Bencana Perlu jadi Budaya

SIAGA-FM – The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) memandang, kesiapsiagaan bencana sudah sepatutnya menjadi budaya bersama di masyarakat.

 

Perumahan yang terdampak banjir bandang Arosuka, Solok, Sumatera Barat. ANTARA FOTO/Fitra Yogi/hma

Peneliti Bidang Sosial TII Made Natasya Restu Dewi Pratiwi mengatakan keterampilan kesiapsiagaan bencana perlu menjadi bagian dari kesadaran, pemahaman, dan keseharian masyarakat.

 

“Belajar dari hal tersebut, tugas utama Indonesia adalah memastikan keterampilan kesiapsiagaan bencana menjadi bagian dari kesadaran, pemahaman, serta keseharian masyarakat, bahkan sebelum bencana terjadi,” kata Natasya dikonfirmasi di Jakarta, Senin kemarin.

 

Natasya kemudian mengatakan pentingnya kesiapsiagaan tersebut di antaranya terlihat dari dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap kelompok rentan, termasuk anak-anak.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan hingga 21 September 2026, tercatat 174.694 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di provinsi terdampak karhutla, dengan 40.363 kasus terjadi pada balita.

 

“Artinya, sekitar 23,1 persen dari seluruh kasus ISPA yang tercatat merupakan kasus pada balita. Data ini sangat ironis mengingat asap karhutla berisiko meningkatkan kerentanan terhadap gangguan pernapasan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, serta masyarakat dengan penyakit paru atau asma," ucapnya.

 

Menurut dia, masyarakat perlu didampingi dan dibekali kemampuan untuk melindungi diri, keluarga, serta kelompok yang memiliki kebutuhan khusus ketika bencana terjadi.

 

Kesiapsiagaan yang telah menjadi kebiasaan, ujar dia melanjutkan, dapat membantu masyarakat mengurangi kerugian kesehatan sekaligus meningkatkan kemampuan untuk mengetahui cara mengakses perlindungan ketika bencana terjadi.

 

Natasya menilai kesiapsiagaan juga perlu dibangun secara inklusif dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat, seperti kader kesehatan, kelompok perempuan, organisasi penyandang disabilitas, kelompok pemuda, masyarakat adat, dan organisasi masyarakat sipil.

 

Keterlibatan tersebut, kata dia, dapat dilakukan mulai dari pemetaan kebutuhan sebelum bencana, simulasi kebencanaan, penyusunan rencana kontingensi, hingga evaluasi respons setelah bencana.

 

“Dengan demikian, manajemen bencana tidak hanya bergerak ketika krisis telah terjadi, tetapi juga mampu mengantisipasi risiko dan memastikan kebutuhan kelompok rentan telah diperhitungkan sejak awal,” ucapnya.

 

Berikutnya, Natasya menambahkan kesiapsiagaan perlu menjadi budaya bersama agar masyarakat tidak selalu menunggu bantuan setelah bencana terjadi, tetapi telah memiliki kapasitas untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitarnya dari risiko bencana. (ANTARA)