DPRD Jateng Ajak Lintas Elemen Kurangi Risiko Bencana

SIAGA-FM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama pemerintah kabupaten dan kota diminta melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam upaya penanggulangan dan pengurangan risiko bencana.

 

Wakil Ketua DPRD Jateng, Sarif Abdillah./dok

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah menegaskan, pencegahan dan penanganan bencana tidak dapat diserahkan hanya kepada pemerintah atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) semata.

 

Pendekatan kolaboratif lintas sektor atau hexahelix – yang mencakup unsur pemerintah, masyarakat, akademisi, pelaku usaha, media, dan organisasi non-pemerintah (NGO) – diperlukan untuk menciptakan sistem mitigasi yang kuat.

 

"Setiap sektor memiliki potensi dan kemampuan masing-masing. Ketika semuanya bersinergi, akan tercipta jejaring kolaboratif yang kokoh dan berkelanjutan," ujarnya.

 

Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan, dalam kurun waktu Januari hingga akhir Juni 2025, terjadi 1.713 kejadian bencana alam di seluruh Indonesia.

 

Provinsi Jawa Barat mencatat jumlah tertinggi dengan 243 kejadian, diikuti Jawa Timur (199 kejadian) dan Jawa Tengah (162 kejadian).

 

Menanggapi hal itu, Sarif menyampaikan dukungannya terhadap pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) baik di tingkat provinsi maupun daerah.

 

Forum tersebut merupakan bentuk pelibatan aktif masyarakat dan mitra lintas sektor dalam membangun sistem tanggap darurat yang lebih terstruktur.

 

"Keberadaan FPRB sangat penting sebagai wadah koordinasi informal yang punya peran strategis dalam pelaksanaan upaya penanggulangan bencana secara terpadu," katanya.

 

Menurutnya, forum seperti FPRB tidak hanya menjadi simbol keterlibatan berbagai pihak, tetapi juga harus menjadi strategi konkret untuk mewujudkan wilayah dan masyarakat yang lebih siap menghadapi bencana.

 

Lebih lanjut, Sarif menekankan pentingnya peran forum ini sebagai mitra pemerintah dalam seluruh fase penanganan bencana, mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, hingga rehabilitasi pascabencana.

 

Ia juga menyebut bahwa kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana merupakan salah satu pondasi utama dalam membangun masa depan yang tangguh dan berkelanjutan. Oleh karena itu, edukasi masyarakat tentang pengurangan risiko dan penanggulangan bencana harus terus ditingkatkan.

 

"Tujuan akhirnya adalah membangun koordinasi multisektor yang solid dan mendorong peran serta aktif dari semua unsur dalam menekan dampak bencana," kata wakil rakyat dari Dapil Banyumas dan Cilacap itu.(rri)