SIAGA-FM – Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Amarulla Octavian, menegaskan pentingnya
Penguatan kebijakan mitigasi risiko bencana berbasis
riset dan inovasi dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan dinilai sangat
penting.
Hal tersebut disampaikan Wakil Kepala Badan Riset dan
Inovasi Nasional (BRIN), Amarulla Octavian saat membuka webinar bertema Strategi
Mitigasi Risiko Bencana melalui Penguatan Kebijakan Berbasis Riset dan Inovasi
Daerah: Praktek Baik Penanganan Bencana di Provinsi Sumatera Barat yang digelar
secara daring, Kamis (26/2) lalu.
Menurut Amarulla, tema tersebut sangat relevan dengan
kondisi Indonesia yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi, khususnya di
wilayah Sumatera yang kerap menghadapi banjir, banjir bandang, tanah longsor,
serta potensi gempa bumi dan tsunami.
“Penguatan kebijakan mitigasi risiko bencana berbasis
riset dan inovasi menjadi kebutuhan strategis dalam pembangunan daerah yang
berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menegaskan, riset dan inovasi harus menjadi fondasi
utama dalam penyusunan kebijakan, agar penanganan bencana dapat dilakukan secara
cepat, akurat, dan berkelanjutan. Dalam konteks penanggulangan bencana di Sumatera,
BRIN telah membentuk Task Force Supporting
Penanggulangan Bencana sebagai wujud nyata peran lembaga melalui pendekatan
ilmiah.
BRIN juga melakukan survei dan pemetaan wilayah terdampak
banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat guna
menghasilkan data spasial yang akurat sebagai dasar kebijakan penanganan
bencana, baik pada fase darurat maupun pemulihan. Data tersebut sekaligus
menjadi pijakan dalam perencanaan mitigasi bencana yang lebih komprehensif.
BRIN juga melaksanakan kajian forensik kayu untuk
menelusuri asal-usul material kayu yang terbawa banjir dan longsor. Kegiatan
ini dilakukan melalui kolaborasi lintas lembaga bersama Bareskrim Polri,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (BNPB).
Pendekatan ilmiah ini bertujuan menyediakan bukti ilmiah
bagi penanganan pascabencana sekaligus mendukung kebijakan lingkungan dan tata
kelola sumber daya alam.
Di tingkat daerah, mitigasi risiko bencana diwujudkan
melalui integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam dokumen perencanaan
pembangunan seperti RPJMD, RKPD, dan Rencana Kontingensi Daerah. Dengan
pendekatan ini, mitigasi tidak lagi bersifat responsif, tetapi menjadi bagian
integral dari strategi pembangunan daerah.
“Melalui forum ini, kami berharap terbangun pemahaman
bersama bahwa mitigasi risiko bencana tidak cukup hanya berbasis pengalaman,
tetapi harus diperkuat dengan bukti ilmiah, data yang valid, serta inovasi
teknologi yang aplikatif,” tutup Amarulla saat secara resmi membuka webinar
tersebut. (brin)





.gif)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar