1.400 Unit BSPS dan 164 Huntap bagi Warga Terdampak Bencana Kota Padang

SIAGA-FM – Pemerintah Kota Padang perkuat koordinasi dengan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera III.

 

 Wali Kota Padang Fadly Amran Terima Audiensi Kepala BP3KP Sumatera III Bahas Penanganan Perumahan dan Kawasan Kumuh

Koordinasi itu dilakukan untuk mempercepat program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan warga terdampak bencana. Program tersebut mencakup alokasi 1.400 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan sekitar 164 unit hunian tetap (huntap).

 

Hal tersebut dibahas dalam audiensi Kepala BP3KP Sumatera III Iswanto bersama jajaran dengan Wali Kota Padang Fadly Amran di Kediaman Resmi Wali Kota Padang dua hari lalu.

 

Iswanto menjelaskan, alokasi 1.400 unit BSPS ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sedangkan sekitar 164 unit huntap diperuntukkan bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi.

 

Adapun bantuan perbaikan RTLH diprioritaskan bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 1–4 berdasarkan data kesejahteraan sosial yang digunakan dalam program.

 

Menurut Iswanto, dukungan pemerintah daerah diperlukan agar pelaksanaan program berjalan lancar, termasuk dalam penyelesaian administrasi dan serah terima aset huntap setelah pembangunan selesai.

 

“Kami berterima kasih atas dukungan Bapak Walikota beserta jajaran. Sinergi dengan Pemerintah Kota Padang sangat penting untuk melanjutkan program perumahan dan penanganan kawasan kumuh, serta mempercepat penyelesaian administrasi dan serah terima aset huntap setelah pembangunan selesai,” ujar Iswanto.

 

Menanggapi hal tersebut, Fadly Amran menyatakan Pemko Padang siap memperkuat koordinasi dengan BP3KP Sumatera III dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

 

Menurutnya, kepastian status tanah dan kelengkapan administrasi perlu ditangani sejak awal agar pembangunan serta pemanfaatan rumah tidak terkendala persoalan hukum di kemudian hari.

 

“Kita siap membantu agar target pembangunan bisa tercapai dan memastikan persoalan lahan serta administrasi tidak menjadi kendala. Karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah kota, instansi terkait, dan pihak di lapangan,” kata Fadly.

 

Melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah, program perumahan di Padang diharapkan tidak hanya meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak, tetapi juga memperkuat penataan permukiman dan mengurangi risiko bagi warga yang tinggal di kawasan rawan bencana.(infopublik)