Aplikasi Sigumi Dikenalkan Periset Muhammadiyah untuk Mitigasi Bencana - Siaga | Cerdas & Informatif

Breaking

Post Top Ad

Post Top Ad



Senin, 19 Oktober 2026

Aplikasi Sigumi Dikenalkan Periset Muhammadiyah untuk Mitigasi Bencana

SIAGA-FM – Tim peneliti Program Riset Inovatif Produktif (RISPRO) didukung LPDP bersama Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah presentasikan hasil penelitian dan pengembangan aplikasi Sistem Informasi Gunung Api Mitigasi (Sigumi) di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), beberapa hari lalu.

 

Salah seorangTim peneliti, Teguh melakukan presentasi pada Seminar Nasional Komunikasi di Universitas Mataram/istimewa-UMY


Penelitian ini menyoroti pentingnya penguatan tata kelola kebencanaan dan pemanfaatan teknologi komunikasi untuk mendukung keselamatan masyarakat serta wisatawan di kawasan rawan bencana gunung api.

 

Diseminasi hasil riset tersebut dilakukan melalui dua forum akademik, yakni The 4th International Conference on Communication Science (ICCS 2026) di Universitas Mataram dan 7th National Communication Seminar (Semnaskom) di Universitas Negeri Mataram.

 

Tim peneliti mengangkat dua fokus utama. Pertama, penguatan tata kelola pengurangan risiko bencana melalui regulasi, koordinasi kelembagaan, dan tata kelola digital kolaboratif. Kedua, pemberdayaan masyarakat melalui aplikasi Sigumi untuk mendukung pengembangan pariwisata yang aman bencana dan berkelanjutan.

 

Adhianty Nurjanah, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Jogja (UMY), bersama Riski Apriliani, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), mempresentasikan penelitian berjudul Institutionalizing Disaster Risk Reduction in Volcanic Tourism Governance: Local Regulation, Institutional Coordination, and Collaborative Digital Governance in Sleman Regency, Indonesia.

 

Penelitian tersebut mengkaji integrasi pengurangan risiko bencana atau disaster risk reduction (DRR) dalam tata kelola pariwisata gunung api di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Jogja.

 

Kajian ini mencakup keterkaitan regulasi daerah, koordinasi antarlembaga, partisipasi pemangku kepentingan, serta penggunaan sistem informasi kebencanaan digital.

 

Hasil penelitian menunjukkan, regulasi merupakan fondasi penting dalam pelembagaan pengurangan risiko bencana. Namun, keberadaan aturan saja belum cukup untuk menjamin pelaksanaan kebijakan secara optimal.

 

Koordinasi kelembagaan yang berkelanjutan, keterlibatan masyarakat dan pelaku wisata, serta aksesibilitas sistem informasi digital menjadi faktor penting untuk menerjemahkan kebijakan menjadi praktik kesiapsiagaan di lapangan.

 

Kajian di Sleman juga menyoroti pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Mitigasi Bencana (Simantab) yang telah diakui dalam regulasi daerah sebagai sistem informasi kebencanaan digital. Meski demikian, perluasan akses lintas platform dan penguatan desain inklusif masih dibutuhkan agar informasi risiko dapat dijangkau lebih banyak pengguna.

 

Sementara pada forum nasional 7th National Communication Seminar (Semnaskom), tim peneliti presentasikan makalah berjudul Pemberdayaan Masyarakat Berbasis SIGUMI untuk Wisata Aman Bencana dan Berkelanjutan di Indonesia. Makalah tersebut dipresentasikan oleh Kurniawan Teguh Martono, dosen Teknik Komputer Universitas Diponegoro (UNDIP).

 

Presentasi ini menekankan pentingnya menghubungkan teknologi digital dengan peningkatan kapasitas masyarakat dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan.

 

Di kawasan wisata gunung api, masyarakat lokal, pengelola wisata, pemandu, pelaku usaha, komunitas kebencanaan, pemerintah, akademisi, dan media memiliki peran strategis dalam memastikan informasi risiko dapat menjadi dasar tindakan kesiapsiagaan.

 

Sigumi dikembangkan sebagai alat bantu komunikasi risiko yang mendukung masyarakat dalam memperoleh informasi kebencanaan, membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan, serta meningkatkan kesiapsiagaan.

 

Aplikasi ini bukan pengganti sistem penanggulangan bencana pemerintah, melainkan instrumen pendukung yang perlu diintegrasikan dengan kemampuan pengguna, mekanisme koordinasi, dan kebutuhan setiap destinasi.

 

Program pemberdayaan dalam penelitian ini mencakup tiga kawasan wisata gunung api, yaitu Gunung Agung di Kabupaten Karangasem, Bali; Gunung Rinjani di Kabupaten Lombok Timur, NTB; dan Gunung Merapi di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Jogja.

 

Ketiga kawasan tersebut memiliki karakteristik risiko, kebutuhan informasi, dan konteks pengelolaan pariwisata yang berbeda. Karena itu, penerapan SIGUMI perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di setiap lokasi.

 

Melalui pendekatan pengurangan risiko bencana berbasis komunitas dan kolaborasi pentahelix, tim peneliti mendorong masyarakat menjadi aktor aktif dalam mitigasi, bukan sekadar penerima informasi.

 

Pendekatan ini juga diarahkan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah dan BPBD, komunitas, pengelola wisata, akademisi, serta media dalam membangun komunikasi risiko.(source: harianjogja)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Top Ad


banner