SIAGA-FM – Tim peneliti Program Riset Inovatif Produktif (RISPRO) didukung LPDP bersama Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah presentasikan hasil penelitian dan pengembangan aplikasi Sistem Informasi Gunung Api Mitigasi (Sigumi) di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), beberapa hari lalu.
Salah seorangTim peneliti, Teguh melakukan presentasi
pada Seminar Nasional Komunikasi di Universitas Mataram/istimewa-UMY
Penelitian ini
menyoroti pentingnya penguatan tata kelola kebencanaan dan pemanfaatan
teknologi komunikasi untuk mendukung keselamatan masyarakat serta wisatawan di
kawasan rawan bencana gunung api.
Diseminasi hasil
riset tersebut dilakukan melalui dua forum akademik, yakni The 4th
International Conference on Communication Science (ICCS 2026) di Universitas
Mataram dan 7th National Communication Seminar (Semnaskom) di Universitas
Negeri Mataram.
Tim peneliti
mengangkat dua fokus utama. Pertama, penguatan tata kelola pengurangan risiko
bencana melalui regulasi, koordinasi kelembagaan, dan tata kelola digital
kolaboratif. Kedua, pemberdayaan masyarakat melalui aplikasi Sigumi untuk
mendukung pengembangan pariwisata yang aman bencana dan berkelanjutan.
Adhianty Nurjanah,
dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Jogja (UMY), bersama Riski
Apriliani, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS),
mempresentasikan penelitian berjudul Institutionalizing Disaster Risk Reduction
in Volcanic Tourism Governance: Local Regulation, Institutional Coordination,
and Collaborative Digital Governance in Sleman Regency, Indonesia.
Penelitian tersebut
mengkaji integrasi pengurangan risiko bencana atau disaster risk reduction
(DRR) dalam tata kelola pariwisata gunung api di Kabupaten Sleman, Daerah
Istimewa Jogja.
Kajian ini mencakup
keterkaitan regulasi daerah, koordinasi antarlembaga, partisipasi pemangku
kepentingan, serta penggunaan sistem informasi kebencanaan digital.
Hasil penelitian
menunjukkan, regulasi merupakan fondasi penting dalam pelembagaan pengurangan
risiko bencana. Namun, keberadaan aturan saja belum cukup untuk menjamin
pelaksanaan kebijakan secara optimal.
Koordinasi
kelembagaan yang berkelanjutan, keterlibatan masyarakat dan pelaku wisata,
serta aksesibilitas sistem informasi digital menjadi faktor penting untuk
menerjemahkan kebijakan menjadi praktik kesiapsiagaan di lapangan.
Kajian di Sleman
juga menyoroti pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Mitigasi Bencana
(Simantab) yang telah diakui dalam regulasi daerah sebagai sistem informasi
kebencanaan digital. Meski demikian, perluasan akses lintas platform dan
penguatan desain inklusif masih dibutuhkan agar informasi risiko dapat
dijangkau lebih banyak pengguna.
Sementara pada
forum nasional 7th National Communication Seminar (Semnaskom), tim peneliti presentasikan
makalah berjudul Pemberdayaan Masyarakat Berbasis SIGUMI untuk Wisata Aman
Bencana dan Berkelanjutan di Indonesia. Makalah tersebut dipresentasikan oleh
Kurniawan Teguh Martono, dosen Teknik Komputer Universitas Diponegoro (UNDIP).
Presentasi ini
menekankan pentingnya menghubungkan teknologi digital dengan peningkatan
kapasitas masyarakat dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan.
Di kawasan wisata
gunung api, masyarakat lokal, pengelola wisata, pemandu, pelaku usaha,
komunitas kebencanaan, pemerintah, akademisi, dan media memiliki peran
strategis dalam memastikan informasi risiko dapat menjadi dasar tindakan
kesiapsiagaan.
Sigumi dikembangkan
sebagai alat bantu komunikasi risiko yang mendukung masyarakat dalam memperoleh
informasi kebencanaan, membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan, serta
meningkatkan kesiapsiagaan.
Aplikasi ini bukan
pengganti sistem penanggulangan bencana pemerintah, melainkan instrumen
pendukung yang perlu diintegrasikan dengan kemampuan pengguna, mekanisme
koordinasi, dan kebutuhan setiap destinasi.
Program
pemberdayaan dalam penelitian ini mencakup tiga kawasan wisata gunung api,
yaitu Gunung Agung di Kabupaten Karangasem, Bali; Gunung Rinjani di Kabupaten
Lombok Timur, NTB; dan Gunung Merapi di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa
Jogja.
Ketiga kawasan
tersebut memiliki karakteristik risiko, kebutuhan informasi, dan konteks
pengelolaan pariwisata yang berbeda. Karena itu, penerapan SIGUMI perlu
disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di setiap lokasi.
Melalui pendekatan
pengurangan risiko bencana berbasis komunitas dan kolaborasi pentahelix, tim
peneliti mendorong masyarakat menjadi aktor aktif dalam mitigasi, bukan sekadar
penerima informasi.
Pendekatan ini juga
diarahkan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah dan BPBD, komunitas,
pengelola wisata, akademisi, serta media dalam membangun komunikasi risiko.(source:
harianjogja)








.gif)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar