DPR Minta Anggaran Basarnas Dan BMKG Diperkuat

SIAGA-FM – Ketua Komisi V DPR Lasarus meminta Pemerintah untuk segera memperkuat peran Basarnas dan BMKG menghadapi meningkatnya potensi bencana alam.

 

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus. (Foto: Arief/Man)

Lasarus mengatakan, penguatan itu dilakukan dengan meningkatkan anggaran, peralatan teknologi, dan penguatan sumber daya manusia di kedua lembaga tersebut.

 

 “Setelah kita punya, apakah masalah selesai? Belum. Butuh perawatan. Ini kan harus di-maintain,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Basarnas dan BMKG di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.

 

Ia menyoroti, perawatan peralatan Basarnas dan BMKG yang tersebar di darat, laut, maupun udara. Selain membutuhkan pemeliharaan rutin, seluruh sistem operasional juga membutuhkan sumber daya manusia terlatih dengan kemampuan yang terus diperbarui.

 

“Ini kan semua juga pada waktunya, ada yang pensiun. Orang baru ini juga harus canggih, harus mampu meng-update penggunaan seluruh peralatan yang ada,” ujarnya.

 

Khusus untuk Basarnas, Lasarus menekankan, keterbatasan alat dan sumber daya manusia bisa berdampak langsung pada kecepatan respons dalam operasi penyelamatan. Kalau responsnya tepat, cepat, berarti Basarnas itu bekerja dengan baik. “Tapi response time lambat berarti terkendala sumber daya manusia, terkendala peralatan,” sebutnya.

 

Menanggapi hal itu, Kepala Basarnas Mohammad Syafii menyebutkan, pagu awal 2025 hanya Rp 1,4 triliun dari kebutuhan ideal Rp 3,7 triliun, dan masih terblokir Rp 282,17 miliar. Sehingga pagu riil turun menjadi sekitar Rp 1,2 triliun.

 

"Backlog ini berpotensi mempengaruhi kesiapan operasi SAR yang langsung berdampak pada keselamatan nyawa," katanya.

 

Dia menegaskan, Basarnas bukan hanya lembaga administrasi, tetapi lembaga operasional yang bergerak cepat di lapangan. “Setiap keterlambatan atau sarana yang tidak siap bisa berarti kehilangan nyawa yang seharusnya bisa diselamatkan,” ujarnya.

 

Sementara itu, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengungkapkan masih ada backlog anggaran senilai Rp1,661 triliun pada pagu indikatif 2026 yang berpotensi mempengaruhi kualitas layanan 24 jam di seluruh unit pelaksana teknis mereka.

 

“Kebutuhan kami sebesar Rp3,556 triliun, tetapi pagu indikatif hanya Rp1,894 triliun. Ini berpotensi menghambat pemeliharaan alat operasional utama dan jaringan komunikasi,” katanya.

 

Menurut Dwikorita, layanan 24 jam tujuh hari menjadi tulang punggung sistem peringatan dini cuaca, iklim, gempa bumi, dan tsunami. Di mana, gangguan layanan berpotensi meningkatkan risiko bencana.

 

“Dengan tambahan anggaran, kami yakin dapat menjaga operasional dan target pembangunan 2026,” imbuhnya.(*)