SIAGA-FM – BPBD Kabupaten Natuna masih mengalami keterbatasan sarana dan prasarana dalam mendukung penanggulangan bencana di wilayah tersebut.
Kantor BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)
Kabupaten Natuna di Komplek Gerbang Utaraku, Masjid Agung, Ranai, Kecamatan
Bunguran Timur, Kepulauan Riau. F. Faidillah/ Batam Pos
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten
Natuna, Khaidir, mengatakan Natuna merupakan daerah yang memiliki tingkat
kerawanan bencana cukup tinggi, baik akibat faktor alam maupun nonalam.
Berbagai jenis bencana yang kerap terjadi di Natuna
antara lain tanah longsor, banjir, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurut Khaidir, bencana tanah longsor paling sering
terjadi di Pulau Serasan dan Pulau Tiga Barat. Sementara kebakaran hutan dan
lahan kerap terjadi di Batubi Jaya dan Cemaga. Adapun banjir beberapa kali
melanda wilayah Sebadai Hulu dan Ranai.
Khaidir menjelaskan, ketersediaan fasilitas penanggulangan
bencana sangat penting untuk mendukung efektivitas penanganan pada setiap
tahapan, mulai dari kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan
pascabencana.
"Untuk fasilitas sarana dan prasarana kita masih sangat
kurang dan membutuhkan bantuan dari pemerintah," kata Khaidir di Ranai,
Senin (20/7/2026) kemarin.
BPBD Kabupaten Natuna sendiri mulai beroperasi secara
resmi pada awal 2022. Instansi tersebut bertanggung jawab melayani wilayah yang
terdiri atas 17 kecamatan, 70 desa, dan tujuh kelurahan yang tersebar di
berbagai pulau.
Selain keterbatasan peralatan, BPBD Natuna juga
masih menghadapi kendala dari sisi sumber daya manusia. Saat ini jumlah
personel yang dimiliki mencapai sekitar 71 orang, namun belum seluruhnya
mendapatkan pelatihan kebencanaan secara menyeluruh.
"Jumlah personel ada sebanyak 71 orang. Sebagian
sudah diberikan pelatihan dasar dan hingga saat ini belum ada petugas Pos BPBD
di pulau-pulau. Kami sudah mengusulkan pembentukannya," ujarnya.(source:
batampos)
.gif)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar