Satu Frekuensi, Satu Satgas: Mengubah Paradigma Daerah Menghadapi Bencana

SIAGA-FM – Bencana selalu datang dengan cara yang tidak sederhana. Ketika banjir bandang menerjang, longsor menutup jalan, gempa mengguncang, atau kebakaran meluas, persoalan yang muncul bukan hanya soal kerusakan fisik.

 

Dalam hitungan menit, masyarakat membutuhkan informasi yang benar, keputusan yang cepat, jalur komunikasi yang hidup, evakuasi yang terarah, pelayanan kesehatan, keamanan, logistik, hingga kepastian siapa melakukan apa. Pada titik inilah kualitas sistem penanggulangan bencana sebuah daerah diuji.

 

Kita sering menyaksikan banyak pihak hadir ketika bencana terjadi. Pemerintah bergerak, aparat turun, tenaga kesehatan bersiaga, relawan berdatangan, dunia usaha memberikan bantuan, media memberitakan, dan masyarakat berusaha menyelamatkan diri. Namun pertanyaannya: apakah semua bergerak sebagai satu sistem?

 

Sebab dalam bencana, banyak orang yang bergerak belum tentu berarti respons yang efektif. Banyak lembaga yang terlibat belum tentu menghasilkan koordinasi yang baik. Bahkan, bantuan yang melimpah pun dapat menjadi tidak efektif apabila informasi, komando, prioritas, dan distribusinya tidak terintegrasi.

 

Karena itu, daerah membutuhkan perubahan cara pandang. Penanggulangan bencana harus dibangun sebagai satu sistem, bukan sekadar kumpulan respons dari berbagai institusi.

 

Setidaknya, ada lima prinsip yang menurut penulis penting untuk menjadi fondasi: satu frekuensi informasi, satu satgas bersama, early response yang terukur, early action yang profesional, dan anggaran yang make sense.

 

1.    Satu Frekuensi Informasi

Dalam situasi bencana, informasi bukan sekadar data. Informasi adalah bagian dari upaya menyelamatkan nyawa.

 

Bayangkan sebuah desa menerima kabar bahwa banjir akan segera datang. Di satu sisi masyarakat menerima pesan untuk segera mengungsi. Di sisi lain beredar informasi bahwa kondisi masih aman. Media sosial memberikan kabar yang berbeda. Petugas di lapangan mempunyai informasi lain. Sementara pemerintah masih melakukan verifikasi.

 

Dalam kondisi seperti ini, masalah bukan lagi sekadar kurangnya informasi. Masalahnya adalah terlalu banyak informasi yang tidak berada dalam satu frekuensi. Karena itu, daerah perlu membangun konsep one frequency for all.

 

Satu frekuensi tidak berarti semua pihak harus menggunakan alat komunikasi yang sama. Maknanya adalah semua stakeholder memiliki sumber informasi yang sama, mekanisme verifikasi yang sama, dan pemahaman yang sama terhadap kondisi lapangan.

 

Di sinilah pentingnya sistem komunikasi darurat yang terstruktur. Radio komunikasi, pusat komando, sistem peringatan dini, kanal pelaporan lapangan, hingga teknologi digital harus ditempatkan dalam satu ekosistem.

 

Prinsipnya sederhana: Satu kejadian, satu informasi terverifikasi, satu rujukan keputusan. Sebab keputusan yang cepat tetapi berdasarkan informasi yang salah tetap dapat menghasilkan bencana yang lebih besar.

 

2.    Satu Satgas Bersama

Bencana tidak mengenal ego sektoral. Air tidak berhenti karena batas kewenangan dinas. Longsor tidak menunggu siapa yang bertanggung jawab atas sebuah jalan. Gempa tidak memilih gedung milik pemerintah, swasta, sekolah, atau masyarakat.

 

Karena itu, respons bencana juga tidak boleh terjebak dalam sekat-sekat birokrasi. Yang dibutuhkan adalah satu satgas bersama.

 

Konsep ini bukan berarti semua lembaga kehilangan kewenangannya. Justru sebaliknya. Masing-masing stakeholder tetap bekerja sesuai kompetensi, tetapi berada dalam satu mekanisme koordinasi.

 

BPBD menjalankan fungsi sesuai mandatnya. Dinas kesehatan mengelola aspek medis. Dinas sosial menangani dukungan sosial dan pengungsian. TNI dan Polri mendukung keamanan, evakuasi, serta operasi lapangan. Pemerintah kecamatan dan nagari/desa menjadi penghubung utama dengan masyarakat. Sekolah memiliki mekanisme perlindungan warga sekolah. Dunia usaha dapat mendukung logistik dan sumber daya. Relawan menjadi kekuatan masyarakat sipil. Media membantu penyebaran informasi publik.

 

Semua penting. Tetapi yang harus dihindari adalah situasi ketika semua datang ke lokasi, tetapi masing-masing bekerja dengan peta, informasi, dan prioritas sendiri.

 

Satu satgas bersama berarti ada pembagian peran yang jelas sebelum bencana terjadi. Siapa yang menerima laporan pertama? Siapa yang melakukan verifikasi? Siapa yang mengaktifkan peringatan? Siapa yang memutuskan evakuasi? Siapa yang mengamankan jalur? Siapa yang menyiapkan layanan kesehatan? Siapa yang mengelola pengungsian? Siapa yang berbicara kepada publik?

 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak boleh baru dijawab ketika bencana sudah berlangsung.

 

3.    Early Response Harus Terukur

Kita sering mengatakan, respons bencana harus dilakukan "secepat mungkin". Tetapi seberapa cepat? Sepuluh menit? Tiga puluh menit? Satu jam? Tanpa ukuran, kata "cepat" menjadi relatif. Karena itu, early response harus memiliki indikator yang terukur.

 

Daerah dapat menetapkan standar sederhana: berapa lama informasi diterima hingga diverifikasi, berapa lama peringatan diteruskan kepada masyarakat, berapa lama tim pertama bergerak, berapa lama mencapai lokasi, dan berapa lama kebutuhan dasar pertama diberikan.

 

Setelah setiap kejadian, angka tersebut dievaluasi. Jika target mobilisasi adalah 15 menit tetapi kenyataannya 45 menit, maka harus diketahui penyebabnya. Apakah komunikasi bermasalah? Personel tidak tersedia? Kendaraan tidak siap? Jalur terputus? Atau justru prosedurnya terlalu panjang?

 

Dengan pendekatan ini, penanggulangan bencana berubah dari sekadar "bergerak cepat" menjadi manajemen kinerja respons. Apa yang diukur dapat dievaluasi. Apa yang dievaluasi dapat diperbaiki.

 

Pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan janji bahwa pemerintah akan bergerak cepat. Masyarakat membutuhkan sistem yang memang dirancang untuk bergerak cepat.

 

4.    Early Action: Jangan Menunggu Bencana Menjadi Besar

Lebih penting lagi, kita harus berani menggeser paradigma dari reactive response menuju early action. Early action berarti melakukan tindakan berdasarkan tanda-tanda awal sebelum dampak menjadi lebih besar.

 

Ketika indikator banjir menunjukkan kenaikan yang signifikan, tindakan tidak harus menunggu air memasuki rumah. Ketika hujan ekstrem berlangsung di kawasan rawan longsor, langkah pengamanan dapat dilakukan lebih awal. Ketika sistem peringatan dini menunjukkan potensi ancaman, sekolah, fasilitas kesehatan, pemerintah lokal, dan masyarakat dapat menjalankan prosedur yang telah disepakati.

 

Inilah esensi kesiapsiagaan. Namun early action hanya akan berhasil jika setiap stakeholder memiliki trigger dan SOP yang jelas. Artinya, setiap orang harus tahu: jika kondisi A terjadi, maka tindakan B harus dilakukan. Tidak boleh seluruh keputusan bergantung pada keberanian atau inisiatif individu.

 

Sistem yang baik membuat orang yang tepat melakukan tindakan yang tepat pada waktu yang tepat. Dengan begitu, bencana tidak hanya dihadapi setelah terjadi, tetapi risikonya sudah dikurangi sejak ancaman mulai teridentifikasi.

 

5.    Anggaran yang Make Sense

Pada akhirnya semua sistem membutuhkan anggaran. Tetapi persoalan anggaran kebencanaan bukan sekadar berapa besar uang yang tersedia. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah anggaran tersebut benar-benar mengurangi risiko?

 

Kita harus berani membandingkan biaya pencegahan dengan biaya kerusakan. Berapa biaya membangun sistem peringatan dini dibandingkan dengan kerugian ketika sebuah kawasan terlambat dievakuasi?

 

Berapa biaya melatih masyarakat dibandingkan dengan biaya penanganan korban? Berapa biaya memastikan komunikasi darurat tetap hidup dibandingkan dengan kerugian akibat terputusnya komunikasi ketika bencana terjadi?

 

Di sinilah konsep anggaran yang make sense menjadi penting. Anggaran kebencanaan harus berbasis risiko dan kebutuhan nyata, bukan sekadar mengikuti pola penganggaran tahunan.

 

Investasi untuk pemetaan risiko, komunikasi darurat, pelatihan, simulasi, penguatan sekolah, jalur evakuasi, peralatan penyelamatan, sistem peringatan dini, dan peningkatan kapasitas masyarakat seharusnya dipandang sebagai investasi untuk mengurangi kerugian, bukan sekadar pengeluaran.

 

Sederhananya: lebih baik mengeluarkan biaya yang rasional sebelum bencana daripada mengeluarkan biaya besar setelah semuanya rusak.

 

Mengubah Budaya Penanggulangan Bencana

Lima prinsip tersebut sebenarnya mengarah pada satu perubahan besar: mengubah budaya penanggulangan bencana dari reaktif menjadi antisipatif.

 

Selama ini keberhasilan sering diukur dari seberapa banyak bantuan yang dapat diberikan setelah bencana. Padahal ukuran yang lebih penting adalah seberapa banyak dampak yang berhasil dikurangi sebelum bencana membesar.

 

Sebuah daerah dapat disebut tangguh bukan karena daerah tersebut bebas dari bencana.  Daerah tangguh adalah daerah yang ketika ancaman muncul mampu mengetahui apa yang terjadi, menyampaikan informasi yang benar, mengambil keputusan, menggerakkan sumber daya, melindungi masyarakat, dan melakukan pemulihan secara terencana.

 

Karena itu, kita membutuhkan sebuah ekosistem. Semua harus sudah tahu. Semua harus menjadi lebih siap. Lebih siaga. Dari sanalah daerah yang tangguh benar-benar dibangun. (*)

Penulis: Nova Indra (Direktur Pusat Pengkajian dan Pengembangan sumber Daya Manusia – P3SDM Melati -, Direktur Alpha Rescue)