Manggarai Barat Targetkan Rancangan Perbup RPKB Selesai Akhir Bulan Ini

SIAGA-FM – Penyusunan rancangan Peraturan Bupati Manggarai Barat tentang Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB), ditargetkan selesai paling lambat pada akhir bulan November 2026.

 

Suasana Konsultasi Publik RPKB di Labuan Bajo, Kamis 15 Oktober 2026. (Foto: RLS-MVM/ST)

Dokumen tersebut diharapkan memperjelas komando dan pembagian tugas lintas sektor. Penanganan kedaruratan dapat berlangsung lebih cepat serta menjangkau masyarakat secara merata.

 

Hal itu disampaikan Salvador Pinto dalam Konsultasi Publik RPKB di Labuan Bajo beberapa hari lalu. Kegiatan ini didukung oleh Program SIAP SIAGA kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia.

 

Konsultasi publik ini melibatkan 45 peserta yang mewakili perangkat daerah dan instansi terkait. Perwakilan TNI, Polri, BMKG, Basarnas, hingga media massa turut hadir dalam acara tersebut.

 

"Harapan pemerintah daerah, dokumen ini tidak sekadar menjadi berkas formalitas," ujar Salvador Pinto. Dokumen berfungsi menyatukan komando serta memperjelas peran siapa berbuat apa," tegasnya.

 

Kejelasan komando mendukung pemerataan layanan darurat bagi seluruh lapisan masyarakat daerah. Masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan harus memperoleh perhatian penanganan yang sama.

 

“Saya menginstruksikan kepada tim BPBD agar naskah akademis ini segera ditindaklanjuti menjadi rancangan Peraturan Bupati paling lambat pada akhir November,” katanya.

 

Konsultasi publik menjadi ruang untuk memperoleh tanggapan, mempertajam substansi, dan membangun kesepahaman lintas sektor sebelum dokumen ditindaklanjuti melalui proses penetapan.

 

Program Policy Officer SIAP SIAGA NTT, Selvister Ndaparoka, menjelaskan bahwa penyusunan dokumen telah berlangsung sekitar empat bulan hingga memasuki tahap finalisasi dan konsultasi publik.

 

Tahap itu sekaligus menjadi penghubung antara pendampingan penyusunan dokumen dan tindak lanjut oleh pemerintah daerah.

 

“Sebagai bentuk pertanggungjawaban program SIAP SIAGA, kami menyerahkan dokumen ini yang disertai dengan penandatanganan berita acara agar selanjutnya dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Manggarai Barat melalui legalisasi Peraturan Bupati,” ujarnya. (infopublik)