Penguatan AMPD dan Kolaborasi Pentahelix dalam Penanggulangan Bencana

SIAGA-FM – Penguatan Aksi Merespons Peringatan Dini (AMPD) dan kolaborasi pentahelix dalam pengurangan risiko bencana, perlu berjalan lebih terkoordinasi, terukur, dan berdampak hingga tingkat daerah dan komunitas.

 

Hal tersebut disampaikan Asisten Deputi Penanganan Bencana Kemenko PMK Merry Efriana dalam rangkaian Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 2026 di Provinsi Banten, melalui sesi berbagi bertajuk “Membangun Ekosistem Aksi Merespons Peringatan Dini (AMPD) di Indonesia: Praktik dan Tantangan Implementasi AMPD di Tingkat Daerah dan Komunitas”.

 

Kegiatan itu diselenggarakan Kelompok Kerja AMPD bersama IHCP di Dinas ESDM Provinsi Banten, beberapa waktu lalu.

 

Merry menyampaikan, Indonesia sebagai negara yang berada di kawasan Cincin Api Pasifik sangat rentan terhadap bencana, termasuk ancaman banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, serta kebakaran hutan dan lahan. Hal ini menuntut penguatan kesiapsiagaan dan mekanisme respons yang mampu mengubah informasi peringatan dini menjadi tindakan nyata.

 

“Risiko bencana di Indonesia tinggi dan semakin meningkat akibat perubahan iklim. Oleh karena itu, diperlukan Aksi Merespons Peringatan Dini yang terkoordinasi, terukur, dan berkelanjutan untuk mengurangi korban jiwa dan kerugian akibat bencana,” ujar Merry.

 

Menurutnya, keberhasilan AMPD tidak hanya bergantung pada ketersediaan informasi dan teknologi peringatan dini, tetapi juga pada kesiapan masyarakat, kejelasan mekanisme pengambilan keputusan, serta dukungan sumber daya untuk melaksanakan aksi dini.

 

Karena itu, sebutnya, koordinasi perlu diperkuat mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga desa dan komunitas.

 

“AMPD melibatkan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, desa dan komunitas, dunia usaha, akademisi, serta mitra pembangunan. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan AMPD, sehingga peringatan dini perlu segera diterjemahkan menjadi aksi nyata di tingkat daerah dan komunitas,” tambah Merry.

 

Penguatan koordinasi tersebut juga memerlukan kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat sipil, dan media.

 

Melalui penguatan AMPD dan kolaborasi pentahelix, Kemenko PMK mendorong penanggulangan bencana yang lebih terintegrasi dan antisipatif.

 

Upaya pengurangan risiko bencana diharapkan tidak berhenti pada penyampaian peringatan dini atau forum koordinasi, tetapi berlanjut menjadi aksi konkret yang melindungi masyarakat dan mengurangi dampak bencana.(ist)