BNPB: Resiliensi Berkelanjutan Perlu Dibangun Sebagai Gerakan Bersama

SIAGA-FM – BNPB dorong penguatan Resiliensi Berkelanjutan sebagai pendekatan terpadu dalam menghadapi perubahan iklim, risiko bencana, dan tantangan pembangunan berkelanjutan yang semakin kompleks.

 

Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati dalam Seminar Nasional Keterpaduan Operasionalisasi Resiliensi Berkelanjutan di Tingkat Lokal yang digelar di Yogyakarta.

 

Kegiatan yang mendapat dukungan Pemerintah Australia melalui program Siap Siaga tersebut merupakan bagian dari rangkaian Road to the 3rd Global Forum for Sustainable Resilience (GFSR) 2026.

 

Seminar mempertemukan pemerintah pusat dan daerah, akademisi, komunitas, dunia usaha, masyarakat sipil, media, serta mitra pembangunan.

 

Raditya menegaskan, konsep Resiliensi Berkelanjutan perlu diterjemahkan menjadi praktik yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

 

“Resiliensi Berkelanjutan harus kita bawa dari konsep menjadi praktik. Ukurannya bukan hanya berapa banyak program yang kita miliki, tetapi sejauh mana berbagai program tersebut saling terhubung, saling memperkuat, dan pada akhirnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Raditya dalam keterangan tertulis, Rabu (12/8/2026).

 

Menurut dia, Sustainable Resilience merupakan pendekatan untuk memastikan pembangunan tetap mampu melindungi masyarakat, mengurangi risiko, beradaptasi terhadap perubahan, dan mempertahankan manfaat pembangunan dalam jangka panjang.

 

Pendekatan tersebut menempatkan manusia dan konteks lokal sebagai pusat, sekaligus mendorong penguatan tata kelola, investasi, infrastruktur, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kapasitas kelembagaan.

 

Raditya mengatakan, keterpaduan menjadi penting karena agenda pembangunan, adaptasi perubahan iklim, dan pengurangan risiko bencana masih menghadapi tantangan fragmentasi. Program, kebijakan, data, indikator, mekanisme pembiayaan, hingga kelembagaan belum selalu berjalan dalam satu sistem yang terintegrasi.

 

Karena itu, tantangan ke depan bukan semata-mata menciptakan program baru, melainkan menghubungkan berbagai inisiatif yang telah berjalan agar menghasilkan manfaat bersama.

 

Forum tersebut juga menegaskan pentingnya memperkuat kolaborasi Pentahelix yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, media, serta unsur masyarakat sipil dan mitra pembangunan.

 

Menurut Raditya, pengurangan risiko bencana, adaptasi perubahan iklim, maupun pembangunan berkelanjutan tidak dapat diselesaikan oleh satu sektor atau satu institusi saja.

 

Dari perspektif BNPB, keterpaduan tersebut perlu diterjemahkan ke dalam keterpaduan operasional.

 

Seminar menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain mendorong integrasi kebijakan dan program perubahan iklim, penanggulangan bencana, dan pembangunan berkelanjutan dari tingkat nasional hingga desa.

 

Selain itu, diperlukan pengembangan sistem data dan indikator resiliensi bersama, penguatan kapasitas serta kepemimpinan lokal, partisipasi bermakna kelompok rentan, dan penguatan pembiayaan resiliensi melalui diversifikasi sumber pendanaan.

 

Forum juga mendorong penguatan mekanisme pembelajaran dan replikasi praktik baik antardaerah serta optimalisasi peran media, perguruan tinggi, dan dunia usaha dalam mendukung riset, inovasi, penyebarluasan pengetahuan, advokasi kebijakan, dan pengembangan solusi yang berdampak bagi masyarakat.

 

BNPB menegaskan, agenda Resiliensi Berkelanjutan perlu dibangun sebagai gerakan bersama.

 

Tantangan ke depan bukan lagi bagaimana memulai lebih banyak inisiatif, melainkan menyatukan berbagai upaya yang telah ada menjadi sistem yang lebih terintegrasi, inklusif, berbasis data, didukung pembiayaan berkelanjutan, dan berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat.(infopublik)