Siaga Bencana, Pemkab Temanggung Gelar Pelatihan Tingkatkan Kapasitas Relawan

SIAGA-FM – Pemkab Temanggung perkuat kapasitas relawan kebencanaan melalui pelatihan yang menitikberatkan pada kesiapsiagaan, mitigasi, hingga penguatan manajemen pascabencana.

 

Bupati Temanggung Agus Setyawan mengatakan, kondisi geografis dan topografi Kabupaten Temanggung yang didominasi kawasan pegunungan membuat daerah tersebut menghadapi kerentanan ganda.

 

Pada musim hujan berpotensi terjadi tanah longsor dan banjir, sedangkan saat musim kemarau ancaman bergeser menjadi kekeringan hingga kebakaran permukiman.

 

Pernyataan tersebut disampaikan Agus Setyawan dalam Pelatihan Tanggap Bencana dan Penguatan Kapasitas Relawan yang digelar di Serbut River Camp Kledung, Rabu (5/82026) kemarin.

 

Kegiatan tersebut diselenggarakan bekerja sama dengan Komisi VIII DPR RI dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pelatihan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan teknis serta pengetahuan para relawan dalam menghadapi potensi bencana.

 

Agus menegaskan, penguatan manajemen pascabencana menjadi aspek penting dalam sistem penanggulangan bencana di daerah.

 

"Manajemen pengelolaan pascabencana menjadi sangat penting. Birokrasi tidak boleh hanya melayani urusan administrasi surat-menyurat, tetapi wajib hadir secara sigap ketika masyarakat tertimpa musibah," katanya.

 

Selain itu, Pemkab Temanggung juga mendorong pola penanganan bencana secara terpadu melalui orkestrasi atau skema kerja sama lintas lembaga.

 

Kolaborasi tersebut melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Palang Merah Indonesia (PMI), Dinas Sosial, Baznas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades), hingga unsur sukarelawan Desa Tangguh Bencana.

 

Agus meminta Sekretaris Daerah (Sekda) mengonsolidasikan seluruh jajaran birokrasi, terutama para camat serta kepala desa dan lurah sebagai pemangku wilayah, agar mampu bergerak cepat ketika terjadi bencana.

 

"Begitu ada bencana, yang utama dipikirkan adalah keselamatan nyawa warga. Setelah itu, birokrasi wajib hadir mengorkestrasi penanganan dan bantuan logistik agar warga terdampak tidak bingung dan penanganan dapat dilakukan secara cepat tanpa menunggu waktu lama," katanya.(ist)