SIAGA-FM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendesak seluruh penanggung jawab kementerian dan lembaga (K/L) untuk realisasikan anggaran pemulihan bencana Sumatra secara cepat.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas
Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Muhammad Tito
Karnavian. ANTARA/HO-Kemendagri
Hal itu disampaikan Tito, yang juga Ketua Satuan
Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana
Sumatera, melalui keterangan resmi, usai Rapat terkait Progres Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pascabencana Sumatera yang berlangsung di Ruang Rapat Posko Satgas
PRR, Jakarta, Rabu (2/9/2026) kemarin.
Tito menegaskan, sebagian besar K/L utama telah
mendapatkan persetujuan anggaran dan mulai menjalankan program di lapangan.
Meski demikian, masih ada sejumlah K/L yang pengajuan
anggarannya tertahan akibat kelengkapan dokumen pendukung dan detail program
yang belum memenuhi syarat.
Guna mengatasi hambatan administrasi tersebut, Tito
menginstruksikan jajaran Posko Satgas PRR dan PIC K/L untuk berkoordinasi
secara intensif dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
Langkah itu krusial agar anggaran yang dialokasikan
pemerintah pusat dapat segera mentransformasi sektor-sektor terdampak, seperti
pekerjaan umum, pendidikan, kesehatan, kelautan dan perikanan, pertanian,
lingkungan hidup, agama, kehutanan, hingga pemberdayaan UMKM.
Selain mengawal dana K/L, Satgas PRR juga memastikan
pengawasan terhadap alokasi Transfer ke Daerah (TKD) sejumlah Rp10,6 triliun
bagi pemerintah daerah terdampak.
Tito menekankan, dana tambahan TKD tersebut wajib
difokuskan untuk membiayai kebutuhan pemulihan daerah yang belum terjangkau
oleh program pemerintah pusat.
"Jadi, tolong bagi rekan-rekan PIC yang belum approve ini prestasi rekan-rekan
adalah bagaimana caranya bisa ngegolin ini
dengan menunjukkan meyakinkan dokumennya lengkap," tegasnya.(infopublik)
.gif)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar