Hadapi Risiko Bencana, BNPB Dorong Penguatan Ketangguhan UMKM Bali

SIAGA-FM – BNPB menegaskan pentingnya penguatan ketangguhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang adaptif terhadap risiko bencana dan perubahan iklim.

 

Foto: Focus Group Discussion (FGD) Ketangguhan UMKM dalam Menghadapi Risiko Bencana dan Krisis Iklim di Provinsi Bali. (Direktorat Kesiapsiagaan BNPB)

Hal tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Ketangguhan UMKM dalam Menghadapi Risiko Bencana dan Krisis Iklim di Provinsi Bali, yang diselenggarakan di Kota Denpasar, Provinsi Bali baru-baru ini.

 

Kegiatan ini merupakan bagian dari kajian kebijakan BNPB untuk menghimpun pengalaman, kebutuhan, serta rekomendasi dari pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait penguatan ketahanan ekonomi masyarakat berbasis pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim. FGD dilakukan dengan melibatkan pelaku UMKM, Dinas Koperasi dan UKM, BPBD Provinsi Bali, akademisi, komunitas usaha, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

 

Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan penyusunan rekomendasi kebijakan penguatan ketangguhan ekonomi masyarakat berbasis pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.

 

Dalam sambutannya, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Drs. Pangarso Suryotomo M.M.B menyampaikan, UMKM merupakan pilar utama perekonomian Bali yang menopang sektor pariwisata, perdagangan, kuliner, transportasi, dan ekonomi kreatif.

 

FGD mengungkap, para pelaku UMKM di Bali menghadapi berbagai ancaman bencana yang dapat mengganggu keberlangsungan usaha, mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir, kebakaran, cuaca ekstrem, hingga dampak perubahan iklim yang mempengaruhi ketersediaan produk dan harga bahan baku.

 

Diskusi juga menunjukkan, sebagian besar pelaku UMKM memperoleh informasi kebencanaan melalui media sosial. Meskipun informasi relatif mudah diakses, tantangan masih muncul dalam bentuk validasi informasi dan potensi misinformasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan saat terjadi keadaan darurat.

 

Namun demikian, sejumlah praktik adaptasi telah dilakukan beberapa pelaku UMKM antara lain diversifikasi produk, pemasaran melalui platform digital, penguatan jaringan pemasaran, pemanfaatan layanan pengantaran daring, serta pengembangan kemitraan dengan pemasok dan perbankan.

 

Beberapa pelaku usaha juga mulai menerapkan strategi pengamanan rantai pasok dengan mencari sumber bahan baku dari wilayah yang lebih aman terhadap risiko bencana.

 

BNPB menilai, pengurangan risiko bencana perlu diintegrasikan ke dalam program pengembangan UMKM secara lebih sistematis. Penguatan kapasitas pelaku usaha, penyusunan panduan Business Continuity Plan yang sederhana, integrasi data UMKM dengan informasi risiko bencana, serta pengembangan instrumen pembiayaan dan pemulihan usaha menjadi langkah strategis yang perlu diperkuat ke depan.(BNPB)