SIAGA-FM – Pemerintah daerah (pemda) perlu perkuat konsep pembangunan berkelanjutan, untuk menghadapi meningkatnya risiko bencana akibat persoalan lingkungan dan perubahan iklim.
Hak itu diungkap Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri)
Bima Arya Sugiarto, dalam keterangannya, Rabu (26/8/2026) kemarin.
Menurut Bima, isu lingkungan dan mitigasi bencana sering
kembali menjadi perhatian ketika bencana terjadi. Setelah kondisi darurat
berlalu, persoalan tersebut berpotensi kembali terpinggirkan dalam agenda
pembangunan daerah.
Karena itu, Bima mendorong agar mitigasi bencana dan
sistem peringatan dini atau early
warning system menjadi bagian permanen dari perencanaan dan program
pemerintah daerah.
“Kebanyakan isu ini kembali tidak diperhatikan setelah
bencananya berlalu. Nah, kita berharap tentu pendekatannya itu melembaga. Upaya
early warning system, mitigasi bencana, gempa, banjir, dan sebagainya itu
betul-betul melembaga dan menjadi bagian dari program-program pemerintah
daerah,” katanya.
Bima menilai, pembangunan kota berkelanjutan tidak hanya
berkaitan dengan aspek lingkungan, tetapi juga harus memperhitungkan kemampuan
kota menghadapi berbagai risiko bencana.
Di sisi lain, Bima mengatakan pemerintah tidak dapat
menjalankan agenda kota berkelanjutan seorang diri. Kolaborasi antara
pemerintah, dunia usaha, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dibutuhkan
untuk mempercepat implementasi program keberlanjutan.
Menurutnya, sektor swasta dapat mengambil peran melalui
pengembangan ekonomi hijau sekaligus menyediakan alternatif pembiayaan bagi
program-program pembangunan berkelanjutan di daerah.
Ia menambahkan, pembangunan perkotaan perlu diarahkan
agar tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan daya
dukung lingkungan dan ketahanan terhadap risiko bencana. (ist)








.gif)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar